Home > Umum

Pemprov Jabar Siapkan Lima Kantor Wilayah sebagai Pusat Komando Penanganan Bencana

Pembentukan Kantor Wilayah Gubernur merupakan bagian dari strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana
Simulasi penanganan bencana saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Edi Yusuf
Simulasi penanganan bencana saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Edi Yusuf

BANDUNG--Pemda Provinsi Jawa Barat menyiapkan lima Kantor Wilayah Gubernur yang difungsikan sebagai pusat komando penanganan kebencanaan di daerah.

Kelima kantor wilayah tersebut berlokasi di Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Bandung. Langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemdaprov Jabar dalam menghadapi potensi bencana alam yang meningkat seiring datangnya musim hujan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembentukan Kantor Wilayah Gubernur merupakan bagian dari strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Jabar.

"Kantor gubernur wilayah ini disiapkan sebagai antisipasi komando saat terjadi bencana besar. Berdasarkan analisis, wilayah Cirebon menjadi lokasi paling aman sebagai pusat komando, sementara wilayah Purwakarta relatif lebih stabil," kata KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

Simulasi penanganan bencana saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Edi Yusuf
Simulasi penanganan bencana saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Edi Yusuf

Melalui apel kesiapsiagaan tersebut, Pemdaprov Jabar menegaskan komitmennya membangun sistem tanggap darurat yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

"Yang paling penting bukan hanya tanggap setelah bencana, tetapi siaga sebelum bencana," ujar KDM

Menurut KDM, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bersinergi di bawah koordinasi Pemdaprov Jabar

"Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Semua unsur, dari TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan harus bergerak bersama melindungi masyarakat," tegasnya.

Dalam arahannya, KDM juga menekankan pentingnya kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap peringatan dini bencana. Ia menyoroti masih rendahnya kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan BMKG dan lembaga kebencanaan lainnya.

"Budaya siaga harus dibangun. Jangan menunggu bencana datang baru percaya pada peringatan dini. Percaya pada ilmu dan data itu bagian dari iman dan ikhtiar," ungkapnya.

Simulasi penanganan bencana saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Edi Yusuf
Simulasi penanganan bencana saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Edi Yusuf

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemdaprov Jabar dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah. Ia menuturkan, lebih dari 2.500 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan dikerahkan dalam apel tersebut.

"Sinergi ini menjadi bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari mitigasi hingga penanganan pascabencana dengan cepat," ujar Rudi Setiawan.***

× Image