BANDUNG-- Puluhan pedagang dan pemilik kios kopi dari Kabupaten Subang menggeruduk kantor DPRD Jawa Barat (Jabar) di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/6/2026). Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membongkar tempat usaha mereka yang dibangun di atas lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan kebun teh Subang.

Setelah menempelkan sejumlah poster di pintu gerbang kantor DPRD Jabar, akhirnya massa diterima oleh Komisi 2 dan menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dan Ineu Purwadewi dari fraksi PDIP.

Dalam dialog tersebut, Ono Surono menyatakan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pedagang di sepanjang Jalan Cagak hingga perbatasan Subang-Bandung Barat dengan pihak PTPN I Regional 2. Ono menjelaskan bahwa sebagian besar kios tersebut merupakan usaha kecil, seperti warung kopi dan Indomie yang menjadi tumpuan hidup para pedagang.

“Mereka sudah mendapatka teguran sebanyak dua kali dari PTPN, dan meminta bantuan DPRD untuk memfasilitasi agar PTPN bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap berjualan,” ujar Ono.

Ia menambahkan, para pedagang siap menata ulang atau membangun kembali kios mereka sesuai keinginan PTPN jika memang harus dibongkar. Menurut Ono, penertiban bangunan, khususnya yang melibatkan rakyat kecil, harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, tidak hanya lingkungan atau estetika semata, tetapi juga aspek ekonomi.

“Jadi, kalau misal tempat usaha rakyat kecil di bongkar, pemerintah juga harus berfikir apa pekerjaan mereka kemudian agar tidak muncul pengangguran dan kemiskinan baru,” kata Ono.

Ono juga menyoroti pentingnya solusi yang komprehensif, agar sebelum pembongkaran dilakukan sudah disiapkan tempat penggantinya.

“Adapun misalnya apabila pemerintah ingin melakukan penataan, ya kenapa tidak disiapkan dulu. Baru setelah itu para pedagangnya pindah ke kios yang baru,” tambahnya.

Untuk mencari solusi terbaik, DPRD Jabar rencannya akan mengundang seluruh pihak terkait pada Senin depan. Pertemuan tersebut akan melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jabar, PTPN, Pemerintah Kabupaten Subang, dan perwakilan pedagang.

“Untuk mendapatkan informasi dan solusi yang jelas, nanti hari Senin akan ditanyakan secara langsung kepada pihak terkait. intinya jangan sampai mereka digusur tanpa ada solusi,” pungkasnya.***