BANDUNG----Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan 2,2 juta UMKM di Jabar bisa terdaftar di Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga akhir tahun ini.

Menurut Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin, Pemprov Jabar, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023.

Acara tersebut, di gagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar. Rencananya, akan digelar pada Selasa (21/11/2023) di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik, Kota Bandung.

"Dari Januari sampai September 2023 lalu saja sudah 600ribu UMKM terdaftar di NIB. Kalau di total sejak NIB dibuka pada Agustus 2021 lalu, UMKM yang terdaftar sudah 1,2 juta. Nah di Jabar ini kurang lebih ada 6 juta UMKM," ujar Dodin di Gedung Sate Bandung, Kamis (16/11/2023).

Dodin mengatakan, acara Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023, diharapkan mampu mendongkrak jumlah UMKM yang terdaftar di NIB.

"Ya sekurang-kurangnya bisa bertambah 1 juta lah, untuk mengejar target menjadi 2,2 juta di tahun ini," kata Dodin.

Menurutnya, Gebyar Pelayanan Terpadu UMKM Jabar ini, rencananya akan dihadiri sekitar 1200 UMKM.

"Kami sudah menyebar link. Nanti akan mendapat pelayanan di samping NIB, ada sertifikasi halal, e-catalog, SNI, BPOM, HAKI dan lain-lain," kata Dodin.

"Jika dalam waktu dekat, ada acara seperti ini, tentunya kami lebih massif. Mudah-mudahan bisa tercapai," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai banyaknya UMKM yang belum terdaftar di NIB, menurut Dodin, salah satu kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar terdaftar di NIB adalah masih adanya stigma bahwa kepengurusannya sulit dan berbayar. Padahal tidak seperti itu.

"Kami akan melakukan sosialisasi secara massif. Pelayanan sampai ke desa, kolaborasi dengan pemerintah kota/kabupaten. In Syaa Allah dengan kolaborasi, bisa cepat sampai ke teman-teman UMK untuk mendapatkan informasi secara utuh," paparnya.

Dodin berharap melalui upaya bersama, berkolaborasi dengan pemerintah kota/kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mengejar legalitas usahanya saat ini.