BANDUNG---Akibat kemarau panjang harga berbagai komoditas di berbagai daerah mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat pengusaha katering kesulitan mengembangkan bisnisnya. Karena, kenaikan harga tersebut sangat berpengaruh pada biaya produksi.

Pengusaha katering yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) pun, meminta pemerintah turun tangan mengendalikan harga bahan pokok.

"Salah satu kendala kami ketika harga bahan pokok tidak menentu. Kami jadi dilema ketika harga kontrak menggunakan harga bahan baku lama, sementara saat ini harga sudah naik," ujar Ketua Bidang Organisasi PPJI Kota Bandung Derry Septiadi pada Pelantikan pengurus PPJI Kota Bandung periode 2023-2028 di Bandung, Selasa (10/10/2023).

Derry mengatakan, pengusaha katering tidak bisa semena mena menaikkan harga. Apalagi jika telah dilakukan kontrak untuk event wedding. Namun, hanya sedikit konsumen yang paham jika terjadi kenaikan sembako yang berimbas pada naiknya harga katering per porsinya.

Pada kondisi saat ini, kata dia, hampir semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Mulai dari beras premium dan medium yang naik cukup signifikan hingga Rp14.000/kg. Begitupun dengan harga sayuran, cabai, dan lainnya. Padahal bahan pokok tersebut paling banyak digunakan.

"Harga beras naik cukup drastis sampai 15 persen. Begitupun dengan sayuran antara 10 sampai 50 persen, terutama cabai merah. Belum lagi kadang barangnya sudah, imbas kondisi kemarau saat ini," katanya.

Oleh karena itu, Derry berharap pemerintah bisa membantu dalam mengendalikan harga bahan pokok. Beberapa harga bahan pokok seperti beras bisa diintervensi pemerintah. Begitupun minyak goreng dan lainnya yang diharapkan bisa dijaga.

Sementara itu, tingginya harga sembako, menurut Sekretaris PPJI Kota Bandung Yudi Wahyudi, berimbas juga pada berkurangnya volume pesanan. Biasanya pemesanan untuk wedding bisa lebih dari 1.000 porsi. Tapi saat ini, lebih banyak hajatan nikah dilakukan dengan konsep privat, dengan pesanan makanan hanya ratusan saja.

Sedangkan menurut Ketua DPC PPJI Kota Bandung Rachmawati Adam, program utama kepengurusan baru adalah pembinaan para anggota. Serta melakukan Kolaborasi dengan para stakeholder PPJI yaitu pemerintah, anggota dan lembaga atau organisasi yang terkait serta Supplier yang berkaitan langsung dengan pengembangan usaha jasa boga.

"Pandemi Covid 19 banyak perusahaan yang terpuruk salah satu bidang usaha yang sangat terdampak adalah usaha jasa boga. Dalam rangka bangkit dari keterpurukan tersebut maka program jangka pendek dari kepengurusan baru adalah Pembinaan terhadap anggota dalam peningkatan Skill, Manajerial, Pemasaran serta kelengkapan Legalitas," paparnya.