Geram Kota Bandung Banyak Pungli Parkir Liar, Ini Intruksi PJ Gubernur Jabar!
BANDUNG----Parkir liar dengan menggetok tarif parkir yang mahal, marak terjadi di sejumlah lokasi wisata di Kota Bandung. Menanggapi hal ini, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin geram.
Bey meminta, Kota Bandung Ibu harus bersih dari pungli parkir.
Saat ini, kasus dugaan Pungli parkir yang sedang viral ada di Stasiun Cimekar hingga di lahan Eks Gedung Palaguna Jalan Asia Afrika. Warga memprotes karena harga tarif parkir yang tergolong tinggi.
Berikut Intruksi Bey Machmudin pada Pj Wali Kota Bandung:
1. Bey mengatakan, tarif parkir yang diberikan seharusnya tidak memberatkan masyarakat. Seperti kasus di Stasiun Cimekar, untuk harga parkir Rp10 ribu terlalu mahal.
"Rp10 ribu kan nggak boleh. Harusnya walaupun urusannya apa, Bandung Kota Pungli atau apa disebutnya di medsos. Ya kan malu. walaupun urusannya kota, kita kan nggak bisa lepas tangan tetap aja bagian dari Jawa Barat," ujar Bey, kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).
2. Selain Kota Bandung, Bey juga meminta kabupaten kota lain di Jawa Barat harus bisa membersihkan praktik pungli liar. Bey meminta, kasus di Kota Bandung ini harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang di beberapa daerah lain di Jawa Barat.
"Dan juga mungkin ada di kota lain, janganlah ada lagi Pungli-Pungli. Gimana kita mau bersaing dengan daerah lain kalau masih ada Pungli seperti itu. Makanya saya minta jangan ada Pungli-Pungli lagi lah, transparankan aja semuanya," paparnya.
3. Kemudian soal tingginya tarif parkir di Eks Gedung Palaguna Jalan Asia Afrika, menurut Bey, hal itu juga harus diperhatikan Pemkot Bandung. Bey meminta harus ditindaklanjuti dan diturunkan harga parkirnya.
"Saya minta diselesaikan, jadi nanti itu kan lahan kota mungkin, tapi saya minta koordinasi. Saya nggak mau lagi ada seperti itu," katanya.
4. Pemkot Bandung, harus mencari beberapa solusi mengenai hal itu. Pada intinya Bey meminta agar Kota Bandung harus bersih dari praktik pungli parkir liar. Harga tarif juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat.
"Kalau harus tutup-tutup. Tutup saja sekalian, atau gimana. Kita bisa koordinasi dengan Polda atau dengan TNI. Intinya jangan ada lagi lah seperti itu," katanya.