BANDUNG---Pemprov Jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat terus berupaya mengendalikan inflasi sepanjang 2023 ini.

Menurut Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan, salah satu upaya yan dilakukan pihaknya untuk mengendalikan inflasi adalah dengan intensif melakukan pemantauan harga. Serta, menggelar operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD.

"Pengawasan ini harus clear soal informasi harga,” ujar Iendra dalam acara Pemaparan Program Kerja Disperindag Jabar 2023 di Bandung, Kamis (26/1/2023).

Khusus operasi pasar murah (OPM), menurut Iendra, pada 2022 lalu dengan anggaran Rp 15 miliar bisa menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM), sementara pada 2023 dengan anggaran Rp 10 miliar operasi pasar ditargetkan menyasar 118.000 RTM.

“OPM diberikan khusus pada warga yang berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS),” katanya.

Selain itu, menurut Iendra, pihaknya juga menyiapkan langkah agar sinergi dan kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan antar daerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan.

“Memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong,” katanya.

Langkah lainnya, kata dia, Pemprov Jabar juga sudah kini memiliki Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Purwakarta.

"PDP perannya sama kayak Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras,“ katanya.

Jabar, kata dia, menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menurunkan inflasi di 2023 ini. Pada Desember 2022 inflasi Jawa Barat mencapai 6,04% (y-o-y) lebih tinggi dari Inflasi Nasional sebesar 5,51% (y-o-y) yang didorong oleh pelaksanaan Hari Natal dan Tahun Baru

Sementara menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI, Prof Amir Machmud, program-program yang disiapkan Disperindag Jabar sudah tepat dan terarah.

“Program dinas sudah bagus, mulai dari inflasi sampai IKM dan logistik,” katanya.

Menurutnya Jabar memiliki tantangan cukup berat di sektor ekonomi karena tahun ini ekonomi global dipenuhi ketidakpastian. Kemudian Indonesia memasuki tahun politik yang memungkinkan terjadinya banyak perubahan kebijakan.

"Bisa makan satu piring di warung dapat banyak lauk, sekarang cuma dapat tempe gak dapat telor. Inflasi juga akan berdampak ke pengangguran. Kalau harga bahan baku mahal ini akan berpengaruh. Makanya pemerintah harus banyakin stok barang," katanya.