BANDUNG ----Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator transparansi badan publik. Saat ini, keterbukaan informasi di Jabar saat ini terus meningkat.

Menurut Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal, berdasarkan pengukuran keterbukaan informasi badan publik melalui monitoring dan evaluasi, hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar pada 2022 terbaik se-Indonesia dengan nilai 81,93 poin. Nilai tersebut di atas rata-rata nasional, yakni 74,43 poin.

Menurut Ijang, capaian tersebut linear dengan lonjakan hasil monev tingkat Jabar. Pada 2021, hanya 18 badan publik yang dinyatakan informatif dan mendapatkan penghargaan. Tahun ini, jumlah tersebut melonjak signifikan menjadi 46 badan publik.

"Tingkat Jawa Barat itu dulu kita 2021 melakukan monev, hanya ada empat kabupaten/kota yang informatif. Hari ini lonjakannya luar biasa menjadi 13 kabupaten/kota yang informatif," ujar Ijang, acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jabar Tahun 2022 yang digelar Komisi Informasi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung.

"Kemudian dari (kategori) OPD, yang tadinya hanya ada delapan OPD yang informatif, sekarang menjadi 17 yang informatif," imbuhnya.

Namun, kata Ijang, anugerah itu bukan ajang kompetisi untuk berlomba-lomba menjadi juara, melainkan memotivasi badan publik lainnya untuk menjadi lembaga atau organisasi yang informatif dengan memulai kesadaran akan keterbukaan informasi publik.

"Anugerah ini bukan mencari juara, tapi mendorong. Jadi kita itu sifatnya mendorong seluruh badan publik itu menjadi informatif. Maksudnya, perangkat informasinya tersedia (untuk publik)," katanya.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, keterbukaan informasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Apalagi, kata Uu, jumlah penerima penghargaan di Jabar pun meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini, menjadi tanda meningkatnya kesadaran badan publik di Jabar akan keterbukaan informasi.

"Ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dan yang lainnya sudah cerdas dan hebat, karena tahun ini sudah meningkat. Ini adalah sebuah langkah yang luar biasa," kata Uu.

Uu berharap, di masa yang akan datang Pemprov Jabar terus meningkat tentang keterbukaannya. Karena dengan keterbukaan, maka semua akan semakin hati-hati, waspada dalam membuat sebuah keputusan, kebijakan, terutama dalam melaksanakan realisasi anggaran dari tahun ke tahun.

Kemajuan teknologi informasi di era digital, kata dia, memiliki sisi positif dan negatif. Maka, Pemprov Jabar terus mendorong pemanfaatan digital untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat bersamaan, kata dia, Pemprov Jabar berupaya menekan sisi negatif dari kemajuan teknologi informasi dengan membentuk Jabar Saber Hoaks untuk menangkal hoaks sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat.

"Pertama, kita membentuk (Jabar) Saber Hoaks yang sekarang alhamdulillah mampu mengantisipasi berita-berita bohong," katanya.

Kedua, kata dia, Pemprov Jabar melalui Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) terus memberikan pemahaman, penyegaran, dan pendidikan.

"Mari kita manfaatkan loncatan teknologi ini dengan bijaksana," katanya.

Sementara menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Ika Mardiah, pihaknya terus melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran badan publik terkait keterbukaan informasi, mulai dari workshop hingga edukasi.

"Jadi kami secara rutin melakukan workshop, peningkatan kemampuan para pengolah informasi di perangkat daerah. Dan tentunya juga memberikan pemahaman bahwa memang pada masa demokrasi ini sudah sewajarnya, sudah selayaknya bahwa seluruh informasi itu memang terbuka, kecuali memang yang dikecualikan oleh Undang-Undang," papar Ika.