Home > Bandung Pisan

Baru Diresmikan Mahfud MD, Ini 28 Layanan yang Ada di Mal Pelayanan Publik Bandung

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta, Mal Pelayanan Publik di Bandung bisa memberikan pelayanan yang cepat, efisien, efektif, dan transparan bagi masyarakat.
Ilustrasi Mal Pelayanan Publik
Ilustrasi Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung di Jalan Cianjur telah diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mahfud MD, Selasa, 23 Agustus 2022.

Mal ini menjadi yang ke-64 di Indonesia dan ke-8 di Jabar. Merespon potensi ke depannya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, MPP bisa memberikan pelayanan yang cepat, efisien, efektif, dan transparan bagi masyarakat.

"Kita harus meningkatkan pelayanan publik meski dengan membatasi interaksi di tengah pandemi Covid-19. Semoga hadirnya MPP memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung," ujar Yana

Hadir pula Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat peresmian. Uu mengimbau agar para pemimpin daerah terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Sebab, jika pemerintah tidak melakukan inovasi dalam kepemimpinannya, kepercayaan masyarakat akan terkikis.

"Jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bisa melakukan inovasi dalam kepemimpinanya dengan hebat, Jabar pun akan menjadi hebat," kata Uu.

Ia menambahkan, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam kepemimpinan Pemkot Bandung tidak berhenti sampai di sini.

Sampai saat ini, beberapa kota/kabupaten yang sudah memiliki MPP di wilayah Jabar antara lain Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bandung.

Sementara menurut Plt Menpan RB, Mahfud MD yang hadir secara hybrid menuturkan, dengan adanya MPP ini, Pemkot Bandung perlu mempersonakan MPP bagi masyarakat Kota Bandung untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.

"MPP perlu memanfaatkan teknologi informasi terutama untuk layanan yang saling terkait seperti perizinan. Bangunlah sistem yang saling terintegrasi antar instansi pemerintah," kata Mahfud.

Mahfud juga mengimbau, agar Pemkot Bandung terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) MPP dan integritasnya.

"Melalui MPP semakin mempercepat dalam pelayanan publik yang prima di Kota Bandung," katanya.

MPP Jalan Cianjur memfasilitasi 28 gerai yang terdiri dari instansi internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung, di antaranya :

1. Disnaker Kota Bandung

2. Disdagin Kota Bandung

3. BPKA Kota Bandung

4. Disdukcapil Kota Bandung

5. Diskominfo Kota Bandung

6. Diciptabintar Kota Bandung

7. Bapenda Kota Bandung

8. Perumda Tirtawening

9. Helpdesk OSS DPMPTSP Kota Bandung

10. Polrestabes Bandung

11. Kemenkumham Kanwil Jawa Barat (Ditjen AHU & HAKI)

12. Kantor imigrasi kelas I Kota Bandung

13. Kementrian Agama Kota Bandung

14. Kantor Agraria (ATR/BPN) Kota Bandung

15. DPMPTSP Propinsi Jawa Barat

16. Bapenda Propinsi Jawa Barat

17. Kantor Bea Cukai Kota Bandung

18. BNN Kota Bandung

19. BPJS Kesehatan

20. BPJS Ketenagakerjaan

21. BPPOM di Bandung

22. PT PLN UP3 Kota Bandung

23. PT Pos

24. Pengadilan Negeri

25. Bank Bandung

26. Bank BJB

27. Pojok Dekranasda dan UMKM

28. Bandung Investment Corner (DPMPTSP Kota Bandung)

Selaim gerai, MPP Kota Bandung juga terdapat drive Thru Sakedap

Sebelumnya, pada 7 Januari 2022 telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan instansi pengisi MPP.

Penandatanganannya langsung dilakukan Wali Kota Bandung dengan seluruh kepala instansi baik vertikal, kementrian, lembaga maupun instansi swasta, dan perbankan.

× Image