BANDUNG--Menanggapi laporan yang sedang ramai dibicarakan publik terkait menurunnya tren pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat (Jabar) Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ono Surono menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif atas arah kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Laporan dari sejumlah media dan pengamat ekonomi daerah menunjukkan bahwa dalam semester awal kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, pendapatan dan belanja APBD Jabar mengalami tren penurunan, kalah jauh dibandingkan daerah lain seperti Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang justru mengalami akselerasi kinerja fiskal.

“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jabar adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” tegas Ono Surono.

Dari data terakhir yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi pendapatan daerah Jabar per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2%, tertinggal dari Yogyakarta (45,7%) dan NTB (47,1%). Realisasi belanja pun masih stagnan di angka 37,8%, menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah.

“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ono Surono juga menyampaikan pesan khusus kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar lebih membuka ruang kepemimpinan kolektif dan kolaboratif, alih-alih memusatkan pengambilan keputusan secara individual.

“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ono.

Menurutnya, Gubernur perlu membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan peran teknokratik birokrasi daerah, bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata.

Atas nama lembaga DPRD, Ono Surono menegaskan bahwa kritik ini bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan fungsi pengawasan yang bertujuan membangun sinergi antar lembaga dan memastikan pemerintahan berjalan dalam rel konstitusional dan profesional.

“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” tegasnya.

Ia menutup dengan harapan agar Gubernur Dedi Mulyadi segera merumuskan langkah strategis dalam Refocusing Anggaran Semester Kedua, meningkatkan kinerja OPD, serta memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD.

“Rakyat Jabar menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” pungkasnya.***