LUTD PLN UID Jabar Perlu Dorong Perubahan dari ‘Listrik Masuk’ Menjadi ‘Listrik Menghasilkan’

BANDUNG—Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai program Light Up the Dream (LUTD) perlu diarahkan tidak hanya untuk menambah sambungan listrik. Tapi, untuk mendorong produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat penerima manfaat.

“Stabilitas listrik adalah sebuah output, pintu awal untuk mendorong initial outcome dan ultimate outcome,” ujar Bonti.

Bonti mengatakan, ketersediaan listrik merupakan tahap awal yang perlu diikuti dengan ekosistem pendukung. Agar, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Karena, listrik memungkinkan keluarga menjalankan berbagai aktivitas yang sebelumnya terbatas. Yakni, mulai dari belajar, menyimpan makanan, menggunakan perangkat digital, hingga menjalankan usaha rumahan.

Oleh karena itu, kata Bonti, keberhasilan LUTD tidak cukup diukur dari jumlah rumah tangga yang memperoleh sambungan. Dampak terhadap produktivitas, pendapatan, dan kemandirian keluarga juga perlu diperhatikan. “Ketika listrik hadir di suatu daerah, harus ada program lanjutan untuk membangun ekosistem yang integratif,” katanya.

Menurut Bonti, ekosistem tersebut dapat mencakup UMKM, alat produksi, pembiayaan, digitalisasi, pelatihan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem tersebut, masyarakat penerima manfaat dapat mengubah akses listrik menjadi kegiatan ekonomi. Pelaku usaha rumahan, misalnya, dapat menggunakan peralatan listrik untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Selain itu, kata dia, akses listrik juga perlu berjalan bersama internet dan teknologi digital. Keduanya dapat membuka akses terhadap informasi, pasar, layanan keuangan, serta peluang usaha. Namun, pemanfaatan teknologi perlu disertai literasi agar akses digital tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga produktivitas.

Dalam konteks PLN UID Jawa Barat, Bonti menilai, LUTD dapat menjadi pintu masuk untuk menghubungkan akses listrik dengan program pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayah.

Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, fasilitas produksi, teknologi, maupun penguatan UMKM. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan karena memiliki informasi mengenai kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat setempat. “Pendekatan tersebut akan mengubah orientasi program dari sekadar “listrik masuk” menjadi “listrik menghasilkan,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, akses energi dapat menjadi bagian dari rantai pembangunan yang mendorong produktivitas, peningkatan pendapatan, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.