Mendag: Kredibilitas Data Fondasi Stabilitas Harga Bapok Nasional

BANDUNG–Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menyampaikan, data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional, sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi. Data harga bapok ini menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju.

Hal ini diungkap Mendag Busan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok bertajuk ‘Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju’ Kamis, (20/11/2025) di Kota Bandung. Rakernas dilaksanakan pada 20–21 November 2025.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia, yang tediri atas kepala dinas yang membidangi perdagangan hingga para kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara daring dan luring. Turut hadir pada pembukaan Rakernas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

“Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif,” tegas Mendag Busan.

Lebih lanjut, Mendag Busan menyampaikan, Kemendag terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat. “Kredibilitas data SP2KP akan menentukan langkah kita dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Mendag Busan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Data SP2KP, yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan.

“Rakernas diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi nasional dalam mewujudkan harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” tambah Mendag Busan.

Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.

“Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” jelas Iqbal.

Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, dan integrasi system menuju satu data nasional. Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat.

“Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga SP2KP tetap kredibel dan menjadi instrumen utama dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Iqbal.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kemendag dan BPS. Sinergi ini telah menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perumusan kebijakan strategis.

"Setiap minggu, BPS memanfaatkan data yang dihasilkan SP2KP untuk mengolah Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang telah diinisiasi sejak Oktober 2022. IPH menjadi acuan utama dalam rapat inflasi mingguan berfungsi sebagai indikator inflasi bulanan," ujar Amalia.

Apresiasi juga diberikan Wali Kota Farhan yang menyebut kolaborasi antara Kemendag dan BPS yang telah menghadirkan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional. Selain itu, apresiasi diberikan kepada para kontributor pemantau harga di seluruh Indonesia yang telah membantu pemerintah, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memperoleh gambaran riil kondisi pasar.

"Melalui kolaborasi, Kota Bandung terus memastikan distribusi barang berjalan lancar, kualitas pangan terjaga, serta inflasi tetap terkendali," imbuh Farhan.

Pemberian Penghargaan SP2KP

Pembukaan Rakernas dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada 18 kontributor pemantau harga dari berbagai daerah. Selain itu, diserahkan penghargaan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) provinsi yang dinilai memiliki kinerja unggul dalam menjaga kualitas data harga kebutuhan pokok. Penghargaan diserahkan kepada Tim Binwas Provinsi Jawa Barat, Tim Binwas Provinsi DI. Yogyakarta, dan Tim Binwas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memastikan data yang disampaikan akurat, dapat dipercaya, dan sesuai standar pemantauan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen PDN dengan disaksikan Mendag Busan.

Faisal, salah satu kontributor penerima penghargaan asal Kendari mengungkapkan, tugas hariannya dimulai setiap pagi dengan melakukan pencatatan harga berbagai komoditas, mulai dari beras hingga aneka sayuran, termasuk sembilan jenis bahan pokok utama. Ia mengapresiasi koordinasi harian yang berjalan dengan dinas, namun menekankan pentingnya dukungan yang lebih optimal agar petugas dapat bekerja lebih efektif.

Di sisi lain, Haddidjah Mardjirima kontributor asal Maluku Tengah mengungkap, tugasnya dilakukan setiap hari kerja dengan turun langsung ke Pasar Binaya dan memastikan data harga sudah dapat diolah pada pukul 10.00 WIT. Hadija menuturkan, upaya membangun kepercayaan pedagang menjadi kunci agar data yang dihimpun tetap akurat dan dapat dipercaya.

“Kontribusi para pemantau harga sangat penting, apalagi data SP2KP sering menjadi rujukan langsung dalam verifikasi lapangan oleh berbagai dinas. Dengan konsistensi pemantauan lima hari kerja dan tingginya kepercayaan terhadap data yang mereka hasilkan, diharapkan kontribusi para petugas lapangan dapat semakin dihargai dan didukung,” ujar Hadija.***